MK Kabulkan Permohonan Uji Materi Abdullah Puteh

Lotus4d Net Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang diajukan mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh. “Menyatakan, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung MK di Jakarta, Selasa (23/8). Sebelumnya Abdullah sebagai pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) huruf g UU Pemerintah Aceh yang menyebutkan larangan mencalonkan diri sebagai kepala daerah bagi seseorang yang pernah dihukum dengan hukuman lima tahun penjara atau lebih. Hal itu menurut pemohon bertentangan dengan UUD 1945 karena menghalangi seseorang yang berniat mencalonkan diri sebagai kepala daerah seperti pemohon, serta menghambat seseorang untuk berpartisipasi secara aktif dalam suatu agenda demokrasi. Pemohon juga berpendapat bahwa ketentuan tersebut merupakan aturan yang sewenang-wenang, karena seakan-akan pembuat Undang-Undang diperbolehkan menghukum seseorang tanpa adanya batas waktu. Selain itu, pemberlakuan syarat yang berbeda-beda di Provinsi Aceh dengan provinsi lainnya terkait dengan pemilihan kepala daerah, dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum serta menunjukkan adanya pembedaan kedudukan antara warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Terkait dengan hal-hal tersebut MK mengutip putusan Mahkamah Nomor 42/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015. “Ketentuan tersebut merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu,” ujar Hakim Konstitusi. Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009, menyebutkan bahwa seorang mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan memenuhi syarat tertentu, antara lain mengumumkan secara terbuka di hadapan umum bahwa yang bersangkutan pernah dihukum penjara. “Hal ini diperlukan agar rakyat atau para pemilih mengetahui keadaan yang bersangkutan,” kata Hakim Konstitusi. /WBP

Sumber: BeritaSatu